Daftar Inovasi OPD
No | Nama Inovasi | OPD | Deskripsi |
---|---|---|---|
91 | AREA RESEPSIONIS PENGUNJUNG JDIH | Sekretariat Daerah | memberi kenyamanan bagi pengunjung perpustakaan JDIH sekaligus tamu bagian hukum yang datang |
92 | APLIKASI PRESENSI TAMU ELEKTRONIK | Sekretariat Daerah | aplikasi ini digunakan untuk mempermudah kinerja personil di Bagian Hukum dalam mendata setiap orang/tamu yang berkunjung baik dalam urusan kedinasan, kunjungan perpustakaan JDIH maupun urusa lain |
93 | Kerjasama Bag Perekonomian &SDA Kab. Batang dengan Pihak Ketiga UNS Surakarta | Sekretariat Daerah | bertujuan untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (UKK) Pemilihan Direksi Perusahaan Umum Daerah (PUD) Aneka Usaha Kab. Batang |
94 | KATALOG PRODUK HUKUM DAERAH | Sekretariat Daerah | Memudahkan JDIH untuk menghimpun, mengelola dan mencari produk hukum daerah secara offline |
95 | Klinik Hukum Online (Legal Care Online) | Sekretariat Daerah | melakukan pelayanan konsultasi/kajian hukum secara online dan Melakukan interaksi konsultasi hukum secara online |
96 | PERPUSTAKAAN ONLINE JDIH KABUPATEN BATANG | Sekretariat Daerah | Untuk mempromosikan JDIH, sebagai sarana masyarakat dalam mencari literatur hukum secara online, membantu mahasiswa dalam membuat tugas dalam mencari referensi hukum yang dibutuhkan |
97 | Buku Tamu Elektronik | Sekretariat Daerah | dengan adanya buku tamu online ini menjadi lebih modern dan akurat |
98 | website JDIH Kabupaten Batang (UPGRADE) | Sekretariat Daerah | Terwujudnya Pembaharuan tampilan dan kelengkapan content JDIH Pemerintah Kabupaten Batang, Membuat aplikasi peratuan perundang-undangan pusat dan daerah tematik |
99 | Lomba Pengelolaan JDIH Pemerintah Desa Tahun 2020 | Sekretariat Daerah | Mewujudkan JDIH Pemerintah Desa yang memenuhi standar, bermutu, dan dapat memberikan pelayanan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Mmeperkenalkan fungsi dan peranan JDIH bagi pemerintah desa |
100 | e-sakip | Sekretariat Daerah | tujuan dibuatnya aplikasi e-SAKIP adalah sebagai perwujudan dari asas penyelenggaraan negara yang baik yaitu asas akunbilitas |