Beberapa muatan pokok prioritas pengaturan yang perlu direspon dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang: (a) Kajian atau Pembentukan mengenai Peraturan Daerah tentang Kewenangan Yang menjadi Urusan Pemerintahan Kabupaten Batang, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. (b) Kajian atau Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang.(c)Kajian tentang implikasi pengaturan inovasi, penyerbaluasan informasi publik, pelayanan publik dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Batang.